UHC Kabupaten Lima Puluh Kota 90,16%, Bupati Safaruddin Optimis Capai Target UHC Akhir Tahun 2024

Lima Puluh Kota - Peningkatan UHC (Universal Health Coverage) Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan perkembangan mengesankan. Setelah di tahun 2020 hanya 70, 6%, per Agustus 2024, angka itu melesat jauh hingga 90, 16%. Hal ini tentu jadi sebuah capaian menggembirakan bagi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat dengan memberikan perlindungan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Sesuai janji kami kepada masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Saya bercita-cita sebelum jadi Bupati memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat Lima Puluh Kota agar  aman dari kesulitan finansial jika perlu berobat. Alhamdulilah keinginan itu dapat kita realisasikan.

Baca juga: Hadiri Ground Breaking RS Muhammadiyah, Kapolri Dukung Penuh Program Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat

Mudah-mudahan hal ini terwujud sebelum akhir tahun 2024, ” ucap Bupati Safaruddin Dt.Bandaro Rajo di Situjuah Banda Dalam, Selasa, (03/09/2024) saat membuka Sosialisasi Program Kesehatan menuju UHC yang dirangkai dengan Sosialisasi Program Baznas Lima Puluh Kota.

Turut hadir dalam sosialisasi Ketua Baznas Yulius, Ketua TP PKK Nevi Safaruddin, Wali Nagari Sibalam Lakon Siska, Kepala Bapelitbang Gusdian Laora, Kepala Dinas Kesehatan Yulia Masna dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah lainnya.

Baca juga: Wakil Gubernur Audy Joinaldy Sorot Daerah yang Capaian Vaksinasi Masih di Bawah 50 Persen

Universal Health Coverage merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.

Kehadiran UHC kata Bupati Safaruddin, merupakan bagian dari implementasi visi misi Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana masyarakat memperoleh hak-hak dasarnya, salah satunya di bidang kesehatan. "Saya berharap, dengan program UHC, masyarakat Lima Puluh Kota tidak lagi takut berobat ke RS maupun Puskesmas dengan alasan tidak mampu membayar.

Baca juga: Kunjungi Timor Tengah Selatan, Presiden Jokowi Dorong Percepatan Penurunan Kasus Stunting

Karena asuransi kesehatan masyarakat dijaminkan oleh Pemerintah. Saya juga berpesan kepada masyarakat bila merasa sakit bisa berobat ke Puskesmas/RS dengan membawa dan menunjukan KTP untuk mendapatkan pelayanan secara gratis dengan syarat 95% masyarakat Lima Puluh Kota telah mendapatkan jaminan kesehatan, " kata Bupati.

Bupati Safaruddin mengatakan, Data per Agustus 2024, Pemkab Lima Puluh Kota telah mendaftarkan 40.577 jiwa dengan rincian 22.553 jiwa masyarakat ditanggung Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota dan. 18.024 sharing dengan Pemprov Sumbar.

Baca juga: Wakil Gubernur Sumbar Upayakan Perubahan BKIM Menjadi Rumah Sakit Mata Sumbar

Bupati Safaruddin menegaskan bahwa melalui penambahan peserta JKN tersebut, ia mengharapkan Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2024 ini bisa mencapai UHC, bahkan jika bisa 100 persen masyarakatnya terlindungi melalui Program JKN. “Kami akan terus memperkuat sinergi dengan dan kolaborasi bersama dengan BPJS Kesehatan maupun Pemerintah Nagari melalui rekapitulasi verifikasi dan validasi data administrasi hingga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya Jaminan Kesehatan Nasional, ” tambah Bupati Safaruddin.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Yulia Masna dalam laporannya menyampaikan, di tahun 2020 angka UHC baru 70, 6%, di tahun 2021 mengalami kenaikan hingga 79, 8. Untuk tahun 2022 dan 2023 lanjut Yulia, juga mengalami kenaikan hingga 89, 5%. Yulia Masna beserta jajaran pun bertekad untuk terus memaksimalkan pelayanan dan capaian kepesertaan. “Seluruh masyarakat Lima Puluh Kota berhak sehat dan mendapatkan kesetaraan pelayanan. Untuk itu, kami dari Dinas Kesehatan Lima Puluh Kota berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, ” tutur Yulia Masna. (**)..

Baca juga: Terkait Vaksin Halal, Saleh Partaonan Daulay Desak Pemerintah Laksanakan Putusan ‘Judicial Review’ MA